https://www.jurnal-mhki.or.id/jhki/issue/feed JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA 2026-11-13T08:41:12+07:00 Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia jurnalhukumkesehatan@gmail.com Open Journal Systems <p style="padding: 10px; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; background: #0E0589 none repeat scroll 0% 0%; color: white; text-align: center;"> </p> <p align="justify"><strong>Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia </strong>dibentuk berdasarkan Hasil Rapat DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) pada tanggal 01 Oktober 2020, dan disahkan pada tanggal 08 Oktober 2020 Sesuai dengan <strong>SK </strong><strong>Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia </strong>dengan Nomor: <strong>27/A/DPP/-MHKI/X2020</strong> tentang <strong>Dewan Redaksi</strong> Adapun nama tersebut adalah <strong>Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia</strong>, merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan melalui penerbitan karya tulis berbasis hasil penelitian.</p> <p align="justify"><strong>Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia</strong>, adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, dan Oktober,<strong> Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia </strong> sudah memiliki P-ISSN <a href="https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20210422381143013" target="_blank" rel="noopener">2776-4753</a> (cetak), dan E-ISSN <a href="https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20210422551157346" target="_blank" rel="noopener">2776-477X</a> (online), Edisi mulai berlaku adalah Volume 1, Nomor. 1, April 2021. <strong>Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia</strong>, memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang berstandar Nasional dan International dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang Hukum Kesehatan.</p> <p align="justify"> </p> <p align="center"><img src="https://jurnal-mhki.or.id/public/site/images/admin-jurnal/cover-200.jpg" alt="" width="200" height="283" /></p> <p style="padding: 10px; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; background: #0E0589 none repeat scroll 0% 0%; color: white; text-align: center;"> </p> https://www.jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/146 Euthanasia And Malpractice Examined Through Indonesia’s Lex Specialis Derogat Legi Generali Framework 2025-12-07T08:12:22+07:00 Faonaso Harefa faonaso.harefa@doktoral.idu.ac.id Cecilia F. Harsono cecilia.harsono@doktoral.idu.ac.id <p>Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan gelang pintar berbasis Internet of Things (IoT) untuk memantau kondisi pasien di Indonesia. Permasalahan muncul ketika perangkat gagal mendeteksi perubahan kondisi vital pasien dan berpotensi menimbulkan kerugian atau kematian, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas, baik pada rumah sakit sebagai penyelenggara layanan, tenaga medis sebagai pengguna, maupun produsen sebagai pembuat perangkat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum positif dan prinsip etika yang mengatur penerapan teknologi IoT dalam pelayanan kesehatan, serta menilai kesesuaian penggunaannya dengan standar keselamatan pasien. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 1365 KUHPerdata, serta konsep lex artis dan tanggung jawab produk. Literatur akademik dan studi komparatif dari negara lain digunakan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bersifat multipihak. Rumah sakit berkewajiban menjamin mutu alat, tenaga medis dapat dimintai tanggung jawab jika terjadi kelalaian, dan produsen bertanggung jawab jika ditemukan cacat produk. Namun, gelang pintar belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan medis karena persoalan sertifikasi dan keandalan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, audit berkala, serta mekanisme tanggung jawab bersama untuk menjamin keselamatan pasien dan penggunaan teknologi secara etis.</p> 2026-11-13T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA https://www.jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/147 Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan Dan Fakultas Kedokteran Terhadap Hak Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Untuk Memperoleh Insentif 2025-12-10T10:16:42+07:00 Kurniawan Oki Pamungkas kurniawan.oki@unpad.ac.id Muhammad Faiz kurniawan.oki@unpad.ac.id Hadi Susiarno kurniawan.oki@unpad.ac.id <p>Artikel ini menganalisis tanggung jawab hukum Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan Fakultas Kedokteran (FK) terhadap pemenuhan hak insentif bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Meskipun undang-undang secara tegas menetapkan bahwa peserta pendidikan profesi dokter, termasuk residen, berhak memperoleh insentif, belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pemberiannya. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak residen di berbagai rumah sakit pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa RSP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemberian remunerasi berbasis kinerja, namun status residen yang tidak termasuk dalam struktur staf medis membatasi implementasi tersebut. Sementara itu, FK memiliki kewenangan akademik dan pendanaan pendidikan, tetapi tidak bertanggung jawab atas insentif layanan klinis. Kekosongan hukum mengenai pembagian tanggung jawab antara FK dan RSP menjadi faktor utama tidak terwujudnya hak insentif residen. Artikel ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus mengenai insentif residen, penegasan status hukum residen dalam Hospital Bylaws, dan harmonisasi perjanjian kerja sama FK–RSP sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.</p> 2026-11-13T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA https://www.jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/151 Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Atas Tindakan Medis Tanpa Informed Consent 2025-12-25T14:51:26+07:00 Ediyar Miharja ediyarmiharja75@gmail.com Aris Prio Agus Santoso ediyarmiharja75@gmail.com Rina Arum Prastyanti ediyarmiharja75@gmail.com <p><em>Informed consent</em> merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Ketiadaan <em>informed consent</em> mencederai hak otonomi pasien dan berpotensi menimbulkan sengketa medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis dan bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga medis yang melakukan tindakan tanpa <em>informed consent</em> pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindakan medis tanpa <em>informed consent</em> dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin profesi dan perbuatan melawan hukum, serta dapat menjadi tindak pidana jika terdapat unsur <em>mens rea</em>; (2) Pertanggungjawaban hukum tenaga medis bersifat berjenjang, dimulai dari sanksi administratif (disiplin) pencabutan izin praktik, ganti rugi perdata, hingga sanksi pidana sebagai <em>ultimum remedium</em> dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (<em>restorative justice</em>).</p> 2026-11-13T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA https://www.jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/152 The Implementasi Hospital By Law Terhadap Peningkatan Tata Kelola Klinis Di Rumah Sakit 2025-12-25T21:50:22+07:00 Dian Kastika Sari diankastika@gmail.com Yofiza Media yofiza.media@bunghatta.ac.id <p><em>Hospital by Law</em> merupakan instrumen regulasi internal rumah sakit yang berfungsi mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta perilaku profesional tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan klinis. Penerapan <em>Hospital by Law</em> yang efektif diyakini berkontribusi terhadap penguatan tata kelola klinis (<em>clinical governance</em>) yang berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur ilmiah terkait peran implementasi <em>Hospital by Law</em> dalam meningkatkan tata kelola klinis di rumah sakit. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur naratif terhadap jurnal nasional dan internasional, buku teks manajemen rumah sakit, serta regulasi kesehatan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa implementasi <em>Hospital by Law</em> berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas profesional, standarisasi praktik klinis, serta penguatan sistem audit dan pengendalian mutu. Namun, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, kepemimpinan klinis, dan budaya organisasi rumah sakit.</p> 2026-11-13T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA https://www.jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/153 Hospital Bylaws Sebagai Alat Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis 2025-12-25T22:26:12+07:00 Arsylina Felicia feliciarsy92@gmail.com Yofiza Media yofiza.media@bunghatta.ac.id Yofiza Media yofiza.media@bunghatta.ac.id <p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran Hospital Bylaws sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga medis melalui pendekatan literature review. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka terhadap jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Hospital Bylaws dan perlindungan hukum tenaga medis. Sebanyak sepuluh karya ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, dasar hukum, fungsi, serta tantangan implementasi Hospital Bylaws di rumah sakit. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hospital Bylaws berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif melalui pengaturan kewenangan klinis, mekanisme kredensial, standar profesi, dan pembagian tanggung jawab hukum. Selain itu, Hospital Bylaws juga berperan sebagai perlindungan hukum reaktif melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa medis secara internal serta dukungan hukum institusional kepada tenaga medis. Namun demikian, efektivitas Hospital Bylaws masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan aturan, serta ketidakharmonisan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesimpulan dari literature review ini menunjukkan bahwa Hospital Bylaws merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun memerlukan penguatan implementasi, harmonisasi regulasi, serta komitmen manajemen rumah sakit agar dapat berfungsi secara optimal.</em></p> 2026-11-13T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA