Penerapan Model Collaborative Governance Dalam Bidang Kesehatan Sebagai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Tb-Hiv

Abstract

Kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah penularan kasus TB-HIV sudah digulirkan sejak tahun 2002, namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya penerapan model collaborative governance dalam bidang kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB-HIV menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta mengetahui bagaimana kolaborasi antar stakeholders sebagai proses nyata dalam mengurangi risiko penularan penderita TB-HIV di lingkup Kota Cimahi. Pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data utama adalah data sekunder. Penelitian ini disusun secara deskriptif, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyakit menular termasuk penyakit TB-HIV. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB-HIV DI Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan, sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan TB-HIV dengan program Collaborative governance dalam bidang kesehatan. Pada proses kolaborasi antar stakeholders dalam penerapan model Collaborative governance di bidang kesehatan terdapat beberapa proses yang belum terlaksana dengan baik diantaranya yaitu pada bagian komitmen terhadap proses (Commitment to Process), pemahaman bersama (Share Understanding), dan pada bagian hasil sementara (Intermediate Outcomes).