PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM BIDANG KESEHATAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TB-HIV
Kata Kunci:
Collaborative Governance, Penyakit Menular TB-HIV, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.Abstrak
ABSTRAK
Kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah penularan kasus TB-HIV sudah digulirkan sejak tahun 2002, namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya penerapan model collaborative governance dalam bidang kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB-HIV menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta mengetahui bagaimana kolaborasi antar stakeholders sebagai proses nyata dalam mengurangi risiko penularan penderita TB-HIV di lingkup Kota Cimahi. Pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data utama adalah data sekunder. Penelitian ini disusun secara deskriptif, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyakit menular termasuk penyakit TB-HIV. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB-HIV DI Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan, sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan TB-HIV dengan program Collaborative governance dalam bidang kesehatan.
Kata Kunci: Collaborative governance, Penyakit Menular TB-HIV, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.
Referensi
Achmadi UF. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2012. 103–104 p.
Fujiwara PI, Dlodlo RA, Ferroussier O, Nakanwagi-Mukwaya A, Cesari G, Boillot F. Implementing Collaborative TB-HIV Activities: a Programmatic Guide. Paris, France: International Union Against Tuberculosis and Lungs Diseases; 2012.
Kemenkes RI. Profil Kesehatan Prov. Jabar 2016. Bandung; 2017.
Kemenkes RI. Rencana Aksi Nasional Kolaborasi TB-HIV 2015-2016. Jakarta; 2014.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal MHKI

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
