Problematika Informed Consent Ditinjau Dari Ketidakcakapan Pasien dan Keadaan Gawat Darurat Medis

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai informed consent dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada ketentuan bagi individu yang tidak cakap hukum dan parameter keadaan gawat darurat sebagai dasar pengecualian kewajiban memperoleh persetujuan medis. Tujuan penelitian adalah menganalisis kepastian norma, mengidentifikasi kekosongan regulasi, dan merumuskan kebutuhan regulasi teknis turunan. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur prinsip persetujuan tindakan medis, belum terdapat indikator objektif keadaan gawat darurat dan masih ada inkonsistensi kriteria ketidakcakapan pada regulasi lain sehingga membuka celah hukum dan potensi penyalahgunaan. Kesimpulannya, diperlukan regulasi teknis yang jelas memuat parameter keadaan gawat darurat dan harmonisasi ketentuan kecakapan untuk menjamin perlindungan pasien serta kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Gawat darurat;Informed consent; Ketidakcakapan hukum; Perlindungan pasien